Indonesia dalam Darurat Terorisme dan Radikalisme

Dewasa ini, dunia seakan tanpa batas karena manusia dan barang dapat bergerak dan berpindah dengan mudahnya dari Negara yang satu ke Negara yang lainnya. Informasi maupun keadaan yang tengah terjadi di suatu Negara pun dapat di akses dengan gampang oleh masyarakat yang hidup di Negara berbeda. Secara tidak langsung masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari komunitas suatu Negara melainkan juga telah menjadi warga Negara internasional yang hidup di perkampungan global.

 Seiring dengan kemajuan media informasi inilah seringkali kita mendengar kata ISIS (Islamic State of Iraq and Syam) atau yang populer dengan sebutan Ad-Da’is (Daulah Islamiyah Iraq wa Syiria) baik itu melalui media televisi ataupun media cetak. Memang bukan “barang baru” maupun “ wajah baru” yang hadir dari rahim globalisasi saat ini. Terorisme serta Radikalisme telah ada ribuan tahun silam, dalam sejarah Yunani kuno, Xenophon (430-349 SM) mencatat tentang pentingnya memanfaatkan efek psikologis dalam perang. Menurutnya, semakin sulit sebuah aksi diramalkan oleh musuh maka semakin besar aksi tersebut memberikan kemenangan. Aksi-aksi rahasia tersebut akan menimbulkan kecemasan di pihak musuh, meskipun kekuatan musuh bisa jadi lebih besar.

 Bagaimana dengan perkembangan dunia terorisme dan radikalisme di Indonesia yang seringkali dikaitkan dengan agama mayoritas di negri ini, yaitu islam ? Apakah hanya karena umat islam adalah mayoritas di negri ini hingga mereka berani mendengungkan dengan suara lantang untuk berdirinya suatu Negara islam di negri ini ? Mengkhianati pancasila serta ke-Bhinneka-an Tanah Air ? Mengkafirkan sesama muslim yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka? Itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini seringkali dilontarkan kebanyakan masyarakat kepada setiap orang yang melakukan aksi terorisme, terlebih lagi seringkali yang melakukan aksi tersebut adalah seseorang yang beraliran “islam garis keras”.

 Kita tidak langsung menjadi pembela islam hanya dengan mencantumkan label “Pembela Islam” sebagai identitas diri kita. Membela islam tidak berarti menjadikan islam sebagai palu godam untuk menggertak atau menghantam pihak lain yang dianggap musuh, tanpa disertai dengan sikap adil dalam melihat masalah. Melalui ungkapan “Pembela Islam” dengan mudahnya mengkafirkan sesama muslim, menyebut-nyebut thogut terhadap ulama, aparat dan pemerintahan yang dipandang tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Sebagian dari mereka bahkan tampil menyuarakan itu lewat mimbar pengajian, halaqoh dan ceramah ceramah di masjid secara provokatif sehingga membuat ketidaknyamanan masyarakat.

 Secara umum paradigma hubungan antar agama dan Negara terbagi menjadi tiga, yaitu :

a). Paradigma Integralistik
 Paradigma ini memberikan konsep tentang bersatunya agama dan Negara (Ad-din wa al-Daulah). Agama dan Negara dalam hal ini tidak dapat dipisahkan. Menurut paradigma ini Negara merupakan lembaga politik sekaligus lembaga agama, sehingga dalam wilayah agama juga wilayah politik.

b). Paradigma Sekuleristik
  Paradigma ini memiliki konsep bahwa antara agama dan Negara merupakan dua hal yang terpisah. Paradigma ini menolak pendasaran agama kepada islam, atau paling tidak menolak determinasi terhadap bentuk kenegaraan tertentu.

c). Paradigma Simbiotik
  Paradigma ini memiliki konsep bahwa antara agama dan Negara berhubungan secara simbiotik, yaitu timbal balik yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini agama memerlukan Negara, karena dengan adanya Negara maka agama bisa berkembang, sebaliknya Negara memerlukan agama karena agama dapat memberikan bimbingan dalam bentuk etika dan moral serta nilai-nilai kebaikan sehingga Negara dapat berkembang dengan baik.

 Sejak awal kelahirannya, Pancasila dimaksudkan sebagai dasar Negara Indonesia yang mampu mengikat semua elemen bangsa yang terdiri dari berbagai macam unsur budaya, etnis, dan agama untuk mendirikan suatu Negara persatuan dan kesatuan yang berdaulat. Dalam perjalanannya sebagai dasar Negara, Pancasila ternyata mengundang banyak perdebatan berkepanjangan bahkan sampai menimbulkan pemberontakan secara fisik yang tentu saja memakan korban yang tidak bisa dikatakan sedikit. Sebagai bagian dari mayoritas komponen bangsa, dalam sejarahnya umat Islam pernah mengusulkan Indonesia menjadi negara Islam di Majelis Konstituante.

 Setelah keruntuhannya masa orde baru yang melarang keras tentang berdirinya suatu negara Islam di Indonesia serta pembatasan terhadap hak-hak untuk berpendapat, terjadilah kebangkitan Politik Islam dan tumbuhnya kembali gagasan tentang formalisasi syariat islam di Indonesia pada era reformasi. Setidaknya dapat dibuktikan dan dilihat dari empat indikator, yaitu :

·         (Indikator Pertama) Munculnya ormas islam lengkap dengan masanya, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI memandang bahwa “Al-din Wal Daulah” (Agama dan Negara) adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu tujuan HTI adalah kehadiran masyarakat yang diatur oleh hukum islam dan dipimpin oleh sistem khilafah Internasional.
·         (Indikator Kedua) Berdirinya partai politik – partai politik baru yang mencantumkan islam sebagai asasnya. Pada masa orde baru, pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi kekuatan sosial dan politik di Indonesia. Pada era reformasi, telah terjadi liberalisasi politik sehingga cukup banyak partai politik yang baru berdiri tidak mencantumkan Pancasila sebagai asasnya, justru yang dicantumkan sebagai asas partai adalah Islam,
·         (Indikator Ketiga) Adanya tuntutan pemberlakuan Piagam Jakarta dalam konstitusi pada saat berlangsungnya Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Piagam Jakarta merupakan bagian penting dari tuntutan formalitas syariah islam, karena ia memberikan pijakan konstitusi.
·         (Indikator Keempat ) Munculnya gerakan penegakan Syariat Islam di daerah. Gerakan pemberlakuan syariat islam tersebut juga mengarah kepada upaya pemberlakuan syariat islam secara formal sebagai hukum positif dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

 Keempat indikator tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi fenomena kebangkitan agama (islam) secara formal maupun simbolik di dalam perpolitikan Nasional. Fenomena kebangkitan islam tersebut merupakan respon muslim terhadap sekularisme barat dan dominasi terhadap dunia islam, disamping respon terhadap krisis kepemimpinan dikalangan umat islam itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, krisis yang melahirkan rasa frustasi dan rasa ketertindasan menempatkan wujudnya dalam bentuk sejumlah besar penyalahgunaan oleh kaum elite yang menyebabkan maraknya korupsi, 

lemahnya penegakkan hukum dan ketimpangan ekonomi. Pada tingkat masyarakat, krisis tersebut berbentuk meningkatnya kriminalitas. Pudarnya solidaritas serta merajalelanya tindakan kemaksiatan. Hal ini menyebabkan merosotnya legitimasi sistem politik dan hukum yang berbasis sekular. Maka muncullah keinginan untuk kembali kepada nilai-nilai dan sistem yang berbasis islam.

Kontroversi usaha penerapan syariat islam dalam konstitusi menyeret pada kecenderungan untuk mempertentangkan antara ajaran islam dengan Pancasila. Kontroversi diatas telah membentuk polarisasi yang dipandang sebagai hal yang bisa mengancam keutuhan dan kesatuan NKRI. Hal ini mengingatkan kita pada Ultimatum Pendeta Oktavianus yang mengancam Indonesia wilayah timur yang sebagai komunitas bermayoritaskan beragama kristen akan memisahkan diri dari Republik ini jika Piagam Jakarta dimasukkan menjadi bagian dari Konstitusi Indonesia.


Oleh : Muhammad Ilyas



0 Komentar